PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020, Kamis (8/8).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Riau Septina Primawati itu fokus membenahi persoalan pendapatan daerah. Dewan ingin pemerintah provinsi bisa meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor.
“Banyak ya. Dari sektor pajak misalnya. Karena kami yakin peluang untuk peningkatan pendapatan itu ada. Tinggal lagi bagaimana pemprov bersama stake holder bekerja maksimal,” sebut Ketua DPRD Riau Septina usai rapat.
Ia menambahkan, proyeksi APBD 2020 sebesar Rp7,9 triliun bisa saja bertambah. Mengingat pada saat pelaksanaan rapat, TAPD menyepakati penambahan pendapatan dari beberapa dinas.
Nantinya, masing-masing dinas yang telah diproyeksi akan membahas peningkatan pendapatan bersama Komisi III. Sehingga tidak mengganggu proses pembahasan KUA-PPAS yang ditargetkan rampung pada akhir bulan Agustus.
Sementara itu, salah seorang anggota Banggar DPRD Riau Suhardiman Amby menyebut ada banyak peluang pendapatan yang bisa digerek dinas. Ia mencontohkan pajak air permukaan yang selama ini bisa dikatakan tidak pernah tersentuh. Belum lagi peningkatan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Banyak sekali. PKB itu bila diseriusi bisa melebihi target. Belum lagi pajak alat berat. Coba hitung semua berapa banyak perusahaan di Riau. Hampir semua pakai alat berat. Kemana pajaknya? Kenapa itu tidak ditelusuri,” pungkas Sekretaris Komisi III itu.
Diakui dia, saat ini sudah ada beberapa OPD yang menyanggupi untuk menambah target pendapatan. Namun menurut dia masih belum maksimal. Karena potensi untuk menambah pundi-pundi keuangan daerah masih sangat besar.(nda)
